Rukun dan syarat sah nikah dalam Islam

Sebelum menyiapkan dokumen dan dekorasi, banyak pasangan ingin memastikan satu hal dulu: apa yang membuat akad sah menurut Islam. Penjelasan ini merangkum rukun dan syarat sah nikah secara umum, mengikuti rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan peradilan agama di Indonesia. Untuk urusan dokumen di KUA, lanjutkan ke syarat nikah di KUA. Artikel ini bukan fatwa; untuk persoalan khusus, tanyakan kepada ulama atau penghulu terpercaya. Penjelasan di sini sengaja dibuat ringkas dan netral: kami merangkum apa yang dirumuskan peraturan dan rujukan resmi, bukan memberi putusan hukum bagi kasus kalian.

Apa saja rukun nikah?

KHI Pasal 14 menyebut lima unsur yang harus ada agar akad terlaksana. Bila salah satunya tidak ada, akadnya tidak memenuhi rukun. Syarat adalah ketentuan yang melekat pada tiap rukun, misalnya syarat wali atau syarat saksi, sedangkan rukun adalah unsur yang harus ada. Membedakan keduanya membantu kalian memahami mengapa petugas KUA memeriksa data wali dan saksi sebelum hari akad.

Unsur-unsur ini juga muncul dalam proses administrasi: pemeriksaan di KUA dilakukan dengan kedua calon dan wali, dan dua saksi hadir pada akad, seperti dijelaskan dalam alur di KUA.

Apa syarat calon suami dan calon istri?

Keduanya beragama Islam, cukup umur, berakal, menikah atas kemauan sendiri, dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah. Halangan syar'i meliputi hubungan mahram atau sedang berada dalam masa tertentu, misalnya masa idah bagi perempuan.

• Persetujuan. Calon mempelai harus setuju. PMA 30/2024 mensyaratkan pernyataan persetujuan calon sebagai bagian berkas pendaftaran.
• Usia. Menurut UU Perkawinan setelah revisi 2019, batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di bawahnya perlu dispensasi pengadilan; lihat batas usia dan dispensasi kawin.
• Status. Calon yang pernah menikah menyertakan akta cerai atau akta kematian. Lihat dokumen menikah lagi bagi janda dan duda.
• Agama. KUA mencatat pernikahan dua calon yang beragama Islam. Pasangan yang berbeda agama perlu membaca pernikahan beda agama dan SEMA 2/2023.

Apa syarat ijab kabul dan mahar?

Ijab dan kabul harus jelas, bersambung, dan diucapkan dalam satu majelis akad. Wali atau wakilnya menyerahkan, lalu calon suami menerima langsung atau lewat wakil yang sah.

Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri. KHI menyebutnya wajib, bukan rukun, dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua pihak, serta didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan. Mahar diserahkan langsung kepada calon istri dan menjadi haknya, bukan hak keluarga. Sebutkan jumlah dan bentuknya saat pemeriksaan di KUA agar penghulu dapat mencatat dan menyebutkannya dengan benar saat akad. Bentuknya bisa uang, emas, perangkat ibadah, atau lainnya, selama disepakati dan bermanfaat.

Ide bentuk mahar dan cara menyepakatinya dibahas di bentuk dan contoh mahar.

Bagaimana kedudukan wali dan saksi?

Keduanya sering menjadi sumber pertanyaan keluarga karena menyangkut siapa yang berhak hadir dan berbicara pada hari akad. Kejelasan sejak awal menghindari kebingungan pada hari H.

Wali adalah rukun akad bagi calon istri, dan saksi dua orang adalah rukun pula. Wali nasab bertindak berurutan, dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya menurut kedekatan nasab.

Menurut Kemenag Sulawesi Tengah, bila seluruh wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas, wali hakim menggantikan. Pembahasan syarat dan urutannya ada di wali hakim dan syaratnya.

Syarat dan tugas saksi dibahas di tugas saksi nikah.

Apa hubungan sah menurut agama dengan pencatatan negara?

Keduanya berjalan berdampingan: rukun dan syarat menentukan sah menurut agama, sedangkan pencatatan memberi kekuatan administrasi di negara. Pernikahan Muslim dicatat petugas KUA sesuai UU Perkawinan dan PMA 30/2024.

Petugas pencatat nikah memeriksa kelengkapan dan memastikan tidak ada halangan sebelum akad. Dalam praktik, penghulu membacakan ringkasan syarat dan memastikan wali serta saksi memenuhi ketentuan sebelum ijab kabul dimulai. Pencatatan penting karena buku nikah menjadi dasar akta anak, KPR, dan urusan waris. Pernikahan yang hanya memenuhi rukun tanpa pencatatan tidak mendapat perlindungan administratif tersebut; konsekuensinya dijelaskan netral di status hukum nikah siri. Bila pernikahan telanjur tidak tercatat, ada jalur pengesahan yang dibahas di itsbat nikah.

Perbedaan ini bukan alasan memilih salah satu. Pasangan yang ingin tenang menikah secara agama sekaligus mendapatkan perlindungan negara sebaiknya memenuhi keduanya.

Bagaimana jika ada perbedaan pendapat mazhab?

Beda mazhab muncul pada rincian, misalnya syarat wali bagi calon istri dewasa atau detail saksi. Di Indonesia, KUA mengikuti peraturan nasional dan KHI sehingga prosedur akad di KUA seragam.

Contoh area yang sering ditanyakan:

• Peran wali bagi calon istri yang sudah dewasa.
• Syarat dan jumlah saksi serta sifat kesaksiannya.
• Bentuk dan batas minimal mahar.
• Tata cara ijab kabul bila diwakilkan.

Bimbingan dari ulama yang sama bagi kedua keluarga juga membantu bila keluarga besar kalian berasal dari tradisi yang berbeda; satu rujukan bersama mencegah perdebatan menjelang akad. Bila kalian merasa ada perbedaan, tanyakan ke penghulu atau ulama yang kalian percaya, jangan menyimpulkan sendiri. Kemenag dan KUA bukan hanya mencatat, tetapi juga membimbing; kalian dapat memanfaatkan bimbingan perkawinan untuk menanyakan hal-hal seperti ini.