Pencatatan perkawinan non-Muslim di Disdukcapil: syarat dan alur

Bagi pasangan non-Muslim, pemberkatan atau upacara agama adalah acara utamanya, tetapi pencatatan sipil adalah langkah yang membuat pernikahan kalian tercatat negara. Pencatatan dilakukan di Disdukcapil, bukan di KUA yang melayani pasangan Muslim. Gambaran umum persyaratan nikah ada di syarat nikah di KUA; halaman ini khusus jalur Disdukcapil.

Mengapa perkawinan non-Muslim perlu dicatat di Disdukcapil?

Pencatatan memberi kalian kutipan akta perkawinan, dokumen resmi yang dipakai untuk kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan layanan yang meminta bukti pernikahan. Tanpa akta, pernikahan sah menurut agama tetapi sulit dibuktikan di mata administrasi negara.

Hal ini berlaku untuk pasangan yang menikah menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun penghayat kepercayaan. Dasar aturannya adalah Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perbedaan akta dan buku nikah dijelaskan di akta perkawinan dan buku nikah.

Akta perkawinan berguna untuk:

• mengubah status di KK dan KTP-el,
• membuat akta kelahiran anak dengan nama kedua orang tua,
• mengurus tunjangan, asuransi, dan hak waris pasangan,
• mengurus dokumen perjalanan atau visa sebagai suami istri.

Dokumen apa yang disiapkan?

Dokumen inti sesuai Perpres 96/2018 dan Permendagri 108/2019 hanya empat, sedangkan banyak Disdukcapil menambah lampiran lokal.

Banyak kantor juga meminta dokumen tambahan, misalnya fotokopi akta kelahiran, surat keterangan belum menikah dari kelurahan, fotokopi KTP dua saksi dewasa, atau surat baptis. Contohnya Disdukcapil Kabupaten Tangerang menyebut lima lembar pas foto berdampingan, sedangkan kantor lain meminta jumlah berbeda. Karena itu, minta daftar resmi dari Disdukcapil tempat kalian mencatat.

Bagaimana alur dari pemberkatan sampai akta terbit?

Pemberkatan dilakukan dulu, baru pencatatan. Surat dari pemuka agama menjadi dasar pencatatan.

Pemberkatan sendiri berbeda antaragama. Pelajari pernikahan Kristen dan pernikahan Katolik bila kalian membutuhkan gambaran persiapannya.

Apa batas waktu 60 hari dan akibat terlambat?

Perkawinan dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Disdukcapil Kota Pekanbaru, misalnya, menyebut batas ini kepada warganya dan mengingatkan bahwa akta diperlukan agar perkawinan tercatat sah secara administrasi.

Jika lewat dari 60 hari, perkawinan tetap dapat dicatat. Penanganannya berbeda antardaerah: ada yang meminta tambahan keterangan atau legalisasi surat pemberkatan, ada yang mengenakan denda administratif sesuai peraturan daerah. Tanyakan langsung kepada Disdukcapil kalian, dan sebaiknya jangan menunda.

Berapa biaya dan lama prosesnya?

Penerbitan akta perkawinan oleh Disdukcapil pada dasarnya layanan tanpa biaya. Pungutan resmi hanya muncul untuk hal tertentu, misalnya denda keterlambatan di daerah yang mengaturnya, biaya fotokopi dan legalisasi, atau biaya surat pemberkatan di lembaga agama.

Lama proses berbeda antardaerah. Banyak kantor menerbitkan dalam beberapa hari kerja setelah berkas lengkap; tanyakan perkiraan waktunya di loket dan simpan tanda terima.

Biaya yang mungkin kalian temui:

• Akta perkawinan di Disdukcapil: umumnya tanpa biaya.
• Fotokopi, pas foto, dan legalisasi: biaya kecil di luar kantor.
• Surat pemberkatan atau administrasi gereja, pura, atau vihara: kebijakan masing-masing lembaga.
• Denda keterlambatan: hanya di daerah yang mengaturnya.

Dokumen apa yang biasanya diterbitkan tiap lembaga agama?

Namanya berbeda antaragama, tetapi fungsinya sama: menerangkan bahwa perkawinan telah terjadi menurut ajaran dan tata cara agama itu. Tabel ini gambaran umum; nama dan bentuk surat bisa berbeda antargereja, pura, atau vihara.

Minta surat pemberkatan segera setelah acara dan periksa ejaan nama lengkap kalian di dalamnya. Selisih ejaan dengan KTP-el adalah penyebab akta tertahan yang paling umum.

Bagaimana jika salah satu pasangan WNA atau beda agama?

Dua kondisi ini menambah langkah, dan masing-masing punya panduan sendiri.

• Salah satu WNA: dokumen tambahan biasanya berupa keterangan status dari kedutaan negara asal, salinan paspor, dan surat keterangan kepolisian. Lihat menikah dengan WNA di Indonesia.
• Beda agama: pencatatan memerlukan penetapan pengadilan, dan sejak SEMA 2/2023 hakim diarahkan tidak mengabulkan permohonan semacam itu. Baca nikah beda agama dan SEMA 2/2023 untuk konsekuensinya.
• Janda atau duda: lampirkan akta kematian atau akta perceraian pasangan terdahulu.
• Usia di bawah 19 tahun: perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, sesuai 19 tahun sebagai usia minimal.

Apa yang dilakukan setelah akta perkawinan terbit?

Akta perkawinan adalah awal dari pembaruan dokumen lain, jadi gunakan segera. Periksa dulu data di kutipan akta: ejaan nama, tanggal perkawinan, nama orang tua, dan nomor akta. Kesalahan kecil lebih mudah dibetulkan saat akta baru terbit daripada setelah dipakai untuk banyak urusan.

1. Ubah status di KK dan KTP-el di Disdukcapil yang sama.
2. Perbarui BPJS, bank, NPWP, dan data kantor.
3. Simpan akta asli di tempat aman dan buat salinan digital.

Urutan dan dokumen lengkapnya ada di syarat nikah di KUA untuk perbandingan jalur Muslim, dan langkah pembaruan dokumen dijelaskan di KK baru, KTP, dan dokumen setelah menikah. Sampai semua dokumen selesai, tetap simpan tanda terima tiap loket dan catat tanggal pengambilan.